Proyek Revitalisasi Sekolah di Lhokseumawe Diselimuti Tanda Tanya, Siapa Sebenarnya yang Mengendalikan?
 |
| Foto : Ilusrrasi |
KabarOne.ID | Lhokseumawe – Siapa sebenarnya yang mengendalikan proyek revitalisasi sekolah di Kota Lhokseumawe? Pertanyaan itu mengemuka setelah muncul dugaan adanya pihak di luar struktur resmi yang disebut memiliki kendali terhadap pelaksanaan proyek, sementara pihak-pihak yang ditemui korban kecelakaan kerja justru saling melempar tanggung jawab.
Persoalan ini bermula ketika seorang pekerja proyek revitalisasi di salah satu SMP di Kota Lhokseumawe mengalami kecelakaan kerja. Namun, saat korban berupaya menuntut haknya, tidak satu pun pihak yang didatangi mengaku memiliki kewenangan penuh untuk bertanggung jawab.
Korban, Subhan (38), mengaku terjatuh dari atap bangunan saat bekerja pada 20 Juli 2026. Akibat insiden tersebut, ia harus menjalani perawatan selama enam hari di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe dan hingga kini belum dapat kembali bekerja karena mengalami retak pada tulang punggung.
Saat meminta kejelasan mengenai kompensasi, Subhan mengaku justru memperoleh penjelasan bahwa proyek tersebut bukan berada di bawah kendali pihak sekolah. Dalam penelusurannya, ia kemudian diarahkan menemui seseorang bernama Heri yang disebut sebagai kontraktor.
Namun, menurut pengakuan Subhan, persoalan tidak berhenti di sana. Ia mengaku hanya menerima uang sebesar Rp700 ribu. Bahkan, Heri disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan karena masih menunggu arahan dari seseorang yang disebut sebagai "bos di atas".
Di sisi lain, berdasarkan pengakuan yang diterima media ini, muncul pula klaim bahwa proyek tersebut telah "dikondisikan" oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Wali Kota Lhokseumawe. Klaim tersebut hingga kini masih dalam proses verifikasi dan belum memperoleh tanggapan dari pihak yang disebut.
Rangkaian informasi tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai tata kelola proyek revitalisasi sekolah. Siapa sesungguhnya pengendali proyek? Siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan? Siapa penanggung jawab terhadap keselamatan kerja di lapangan? Dan mengapa korban harus berpindah dari satu pihak ke pihak lain hanya untuk mencari kepastian atas haknya?
Dalam setiap proyek pemerintah, mekanisme pelaksanaan seharusnya berjalan secara transparan. Penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, pelaksana lapangan, hingga penanggung jawab keselamatan kerja memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan namun tidak mengetahui kepada siapa harus meminta pertanggungjawaban, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius.
Kasus ini bukan semata-mata tentang kompensasi terhadap seorang pekerja yang mengalami kecelakaan. Lebih jauh, kasus ini menguji sejauh mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan tenaga kerja diterapkan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Merasa tidak memperoleh kepastian, Subhan menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian serta menyurati Wali Kota Lhokseumawe apabila tidak ada penyelesaian.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih terus melakukan konfirmasi kepada pelaksana proyek, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas Pendidikan, pihak sekolah, serta pihak yang dalam pengakuan narasumber disebut sebagai orang dekat Wali Kota Lhokseumawe. Seluruh klarifikasi dan hak jawab akan dimuat sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.(*)
