Kelola Lebih dari Rp7 Miliar, Program Rumah Layak Huni Baitul Mal Aceh Utara Diminta Lebih Akuntabel
 |
| Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, Samsul Bahri, SE. (Foto : Ist) |
KabarOne.ID | Aceh Utara - Besarnya anggaran yang dikelola Baitul Mal Aceh Utara pada tahun 2026 menjadi sorotan publik. Jika digabungkan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 dan anggaran tahun berjalan, total dana untuk program Rumah Layak Huni (RLH) bagi fakir miskin mencapai lebih dari Rp7 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp3,5 miliar merupakan SiLPA tahun 2025 yang kembali dialokasikan pada tahun ini. Dana itu digunakan untuk 44 paket pembangunan rumah dengan nilai masing-masing Rp80 juta. Sementara itu, anggaran tahun berjalan turut menambah total pengelolaan dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara, Samsul Bahri, SE, menjelaskan bahwa tidak terserapnya anggaran tahun sebelumnya disebabkan oleh bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 55 unit rumah, namun sebagian pekerjaan terhenti akibat dampak bencana, termasuk material yang hanyut dan kerusakan di lokasi pembangunan.
“Sebagian sudah sempat dikerjakan, namun terhenti karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan akibat banjir,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, proses verifikasi calon penerima manfaat dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juni mendatang guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Di tengah besarnya anggaran yang mencapai lebih dari Rp7 miliar tersebut, berbagai harapan sekaligus catatan kritis mulai disuarakan. Salah satunya datang dari Husaini (48) yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Ia berharap program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak dan tidak lagi disalahgunakan.
“Harus tepat sasaran, dan tidak boleh lagi terjadi praktik-praktik yang mencederai tujuan program. Seperti yang sudah menjadi pembicaraan umum selama ini, rumah bantuan kerap dikaitkan dengan kepentingan tertentu, bahkan diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam maupun luar,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran tidak hanya soal angka, tetapi juga tanggung jawab. Transparansi, pengawasan, serta komitmen integritas menjadi faktor penting agar program Rumah Layak Huni benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat fakir miskin, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Dengan nilai anggaran yang signifikan, publik tentu berharap program ini berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial dapat terus terjaga.
