Sinergi Kuat, BPJS Kesehatan Responsif Dukung Akses Berobat Warga Aceh Utara
 |
| Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lhokseumawe, Rita Masyita Ridwan, saat menyampaikan pemaparan dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di ruang Oproom Setdakab, Jumat (17/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di tengah kondisi pascabencana.( Foto : Fidel/Kabarone.id) |
KabarOne.ID | Aceh Utara - Peran aktif dan respons cepat BPJS Kesehatan kembali terlihat dalam upaya menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini terungkap dalam rapat bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yang dihadiri langsung oleh pihak BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara, Jumat (17/4/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, SE., MM., menyampaikan permintaan agar aturan desil dapat ditangguhkan sementara hingga Juli 2026. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat, khususnya yang terdampak bencana banjir dan kesulitan ekonomi, tetap dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan.
Menanggapi hal tersebut, BPJS Kesehatan menunjukkan sikap terbuka dan penuh empati. Kehadiran langsung jajaran BPJS dalam rapat ini menjadi bukti komitmen nyata dalam mendengar aspirasi daerah serta mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lhokseumawe, apt. Rita Masyita Ridwan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat. Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyelenggara jaminan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap terlindungi.
“Kami di BPJS Kesehatan selalu berupaya hadir di tengah masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi menjadi kunci agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihak BPJS Kesehatan juga mendorong adanya solusi alternatif, termasuk melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian BPJS dalam menghadapi dinamika di lapangan.
Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan BPS dan pemerintah desa untuk memastikan data penerima manfaat semakin akurat. Upaya ini penting agar program PBI benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan tidak tinggal diam, melainkan aktif mencari solusi bersama pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh Utara agar tetap mendapatkan hak layanan kesehatan secara adil dan berkelanjutan, terutama di tengah kondisi pascabencana.
Dengan komitmen, kepedulian, dan pendekatan kolaboratif yang ditunjukkan, BPJS Kesehatan semakin memperkuat posisinya sebagai garda terdepan dalam menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.(*)
