Respons Cepat Bupati Aceh Utara Kawal Ketat Data Rumah Rusak, Warga Diberi Hak Sanggah
KabarOne.ID| Aceh Utara - Proses pendataan rumah rusak pascabanjir di Kabupaten Aceh Utara kini dikawal langsung oleh Bupati Ismail A. Jalil. Pemerintah daerah memastikan tidak ada warga terdampak yang kehilangan hak akibat kekeliruan verifikasi dan validasi (verval) tahap pertama oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Melalui Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, ditegaskan bahwa Bupati bersama Wakil Bupati Tarmizi Panyang telah membawa langsung aspirasi masyarakat dalam rapat evaluasi dengan BNPB pada 16 Februari 2026. Salah satu poin penting yang diperjuangkan adalah pemberian hak sanggah bagi warga yang rumahnya masuk kategori rusak berat, sedang, maupun ringan.
“Bupati meminta agar proses ini benar-benar terbuka dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memastikan datanya akurat. Hak sanggah menjadi kunci agar tidak ada korban yang terabaikan,” ujar Muntasir, Jumat (20/2/2026).
Sejumlah kecamatan seperti Tanah Jambo Aye, Sawang, Muara Batu, Seunuddon, dan Langkahan telah melalui proses verifikasi oleh tim BNPB. Sementara wilayah lainnya masih dalam tahap pendataan dan penyepadanan data.
Sebagai bentuk transparansi, hasil verifikasi diumumkan terbuka di setiap gampong melalui pengeras suara dan ditempel di titik strategis untuk uji publik. Warga diberi waktu tiga hari untuk mengajukan keberatan atau perbaikan data.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdata dapat mengisi formulir sanggahan melalui Geuchik, lalu diteruskan ke Camat dan Posko BPBD untuk diverifikasi ulang.
Pemkab Aceh Utara menegaskan komitmennya mengawal penuh proses ini agar bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran.
“Jangan sampai ada warga yang sudah memenuhi kriteria, tetapi tidak mendapatkan haknya. Itu yang menjadi perhatian utama Bupati dan Wakil Bupati,” tutup Muntasir.(*)
