“Cinta Tak Sampai, Mobil Tak Dilepas" Drama Mantan Ketua yang Gagal Move On
KabarOne.ID | Aceh Utara - Jika cinta bisa membuat seseorang lupa segalanya, maka kendaraan dinas pun rupanya bisa membuat seseorang lupa diri. Begitulah kira-kira gambaran yang kini disematkan kepada Abdul Halim, mantan Ketua PWI Aceh Utara, yang disebut-sebut seperti berat melepaskan kendaraan inventaris milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selama ini hanya dipinjam-pakaikan.
Mobil dinas berpelat BL 170 KC itu, menurut kalangan internal PWI Aceh Utara, kini tak ubahnya “kendaraan pertama” dalam hidup seseorang yang walau bukan milik sendiri, tetap terasa paling susah untuk dikembalikan.
Padahal, kendaraan itu bukan warisan, bukan pula hasil jerih payah pribadi. Ia hanya titipan negara. Namun sayangnya, rasa memiliki tampaknya lebih cepat tumbuh dari pada rasa tanggung jawab.
Lebih ironis, Halim disebut tidak pernah sekalipun meminta pendapat atau membicarakan hal ini secara terbuka kepada rekan-rekannya di PWI Aceh Utara. Seolah-olah, mobil itu datang bersama jabatan dan pergi bersama harga diri.
Konferensi ke-VII PWI Aceh Utara yang seharusnya menjadi momentum evaluasi dan regenerasi kepemimpinan, justru terpaksa ditunda dikarenakan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan organisasi.
Pengurus PWI Aceh berharap semua persoalan dapat dibicarakan secara terbuka dan bermartabat. Namun harapan itu seolah bertepuk sebelah tangan.
Mantan bendahara PWI Aceh Utara, Firman Fadil, disebut sudah beberapa kali mengajak Abdul Halim untuk duduk bersama. Tapi jawaban Halim justru menambah kesan “lelah tapi tak selesai”.
“Ngapain kita duduk lagi, saya pun sudah babak belur,” ucap Halim, seperti ditirukan sejumlah pihak.
Kalimat itu sontak mengundang tanya, Babak belur oleh siapa? Oleh keadaan? Atau oleh keputusan sendiri?
Persoalan ini kini tak lagi sekadar bisik-bisik internal. Jufri yang juga anggota PWI Aceh Utara, menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran serius telah dilaporkan secara resmi ke PWI Pusat, PWI Aceh, Dewan Kehormatan PWI Aceh, serta DK-PWI Pusat.
“Tidak hanya persoalan dugaan penggelapan dana pokir, dana hibah, serta bantuan pihak ketiga yang kami laporkan. Kami juga melaporkan dugaan pelanggaran PD/PRT dan kode perilaku, termasuk pergantian sekretaris yang dilakukan secara in-prosedural serta tata kelola organisasi yang amburadul,”ujar Jufri kepada media, Sabtu malam (14/02) di Lhokseumawe.
Pernyataan itu turut dibenarkan oleh Andri Syahputra, salah seorang anggota PWI Aceh Utara.
Nada kritik juga datang dari berbagai tokoh internal, di antaranya Said Aqil (mantan sekretaris), serta rekan-rekan PWI Aceh Utara lainnya seperti Jufri, Zubir, Andri, dan Dedi.
Mereka menilai, organisasi kini seperti berjalan di tempat, bahkan mundur, karena persoalan lama tak kunjung diselesaikan. Bahkan muncul beberapa pertanyaan yang diantarnya, "Mengapa sulit sekali duduk bersama?" dan "Mengapa jabatan sudah berakhir, tapi beban persoalan justru makin berat?"
Kisah ini bukan hanya tentang sebuah mobil dinas, ini tentang mentalitas kekuasaan yang belum rela pergi, tentang jabatan yang sudah habis masa baktinya, tapi masih ingin meninggalkan jejak seolah belum selesai.
Mobil BL 170 KC itu hanyalah simbol bahwa ada sesuatu yang belum ikhlas dilepas, padahal sejak awal bukan untuk dimiliki. Ibarat seperti cinta yang salah alamat, semakin lama dipertahankan, semakin besar pula luka yang ditinggalkan.
Kini, publik menunggu, akankah semua ini diselesaikan dengan cara terhormat atau akan terus menjadi drama panjang, penuh sindiran, dan berakhir dengan rasa malu yang tak perlu.(*)
