JKN Tembus Pedalaman: BPJS Kesehatan Buktikan Komitmen Pemerataan Kesehatan Nasional

KabarOne.ID | Jakarta – BPJS Kesehatan kembali mencetak capaian gemilang dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak hanya di kota besar, layanan JKN kini menjangkau hingga ke pelosok negeri, menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan.

Dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024 yang digelar Senin (14/7), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia. Bahkan, sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

“Kami terus memperkuat layanan agar masyarakat di wilayah terpencil pun merasakan manfaat JKN. Layanan keliling telah hadir di 37.858 titik dengan lebih dari 940 ribu transaksi. Tak hanya itu, Mal Pelayanan Publik di 227 lokasi telah melayani hampir 380 ribu transaksi,” ungkap Ghufron.

Sejak 2014 hingga 2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan meningkat 28%, dari 18.437 menjadi 23.682. Jumlah rumah sakit mitra pun melonjak 88% menjadi 3.162 unit.

Untuk menjangkau Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan berinovasi dengan mengerahkan rumah sakit apung, mengirimkan tenaga medis ke pelosok, serta menggandeng faskes khusus di wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Kalimantan Utara.

Selain itu, berbagai layanan digital terus dikembangkan. Mulai dari Mobile JKN, Pelayanan Administrasi lewat WhatsApp (PANDAWA), Voice Interactive JKN (VIKA), hingga BPJS Online via Zoom, kini semua urusan administrasi bisa diakses tanpa perlu datang langsung.

“Layanan telekonsultasi telah digunakan 17,2 juta peserta di lebih dari 21 ribu FKTP. Fitur i-Care JKN juga memudahkan tenaga medis menelusuri riwayat pasien selama setahun terakhir,” jelas Ghufron.

Antrean Online, Resep Mudah, Hingga Transparansi Layanan

BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan antrean online terintegrasi dengan Mobile JKN di lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit. Peserta dengan penyakit kronis kini bisa memperpanjang rujukan dan menebus resep tanpa hambatan. Informasi ketersediaan tempat tidur dan jadwal operasi pun kini bisa diakses secara real-time dan transparan.

Tak kalah penting, enam poin Janji Layanan JKN di faskes telah ditegaskan, antara lain: cukup menunjukkan KTP/NIK tanpa fotokopi, tanpa iur biaya, tanpa batasan hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan yang ramah tanpa diskriminasi.

Keuangan Sehat, Kepercayaan Meningkat

Dari sisi tata kelola, Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan kembali mencatat opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk ke-11 kalinya. Aset bersih mencapai Rp49,52 triliun, dengan hasil investasi menembus Rp5.395,6 triliun.

“Sepanjang 2024, ada 673,9 juta pemanfaatan layanan atau rata-rata 1,8 juta per hari. Ini bukti nyata bahwa kepercayaan masyarakat terus meningkat,” ujar Ghufron.

Dukungan Penuh Dewan Pengawas: Menuju Fase Maturitas

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai berhasil membawa Program JKN menuju fase maturitas dan keberlanjutan.

“Program JKN kini telah menjadi pilar utama pemerataan layanan kesehatan. Sinergi Dewan Pengawas dan Direksi menjadi kunci menjaga arah transformasi layanan kesehatan nasional,” tegas Kadir.

Dengan capaian ini, BPJS Kesehatan menegaskan perannya sebagai motor utama transformasi sistem kesehatan Indonesia. Semangat gotong royong yang menjadi filosofi JKN terus dijaga, agar semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali bisa merasakan layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan bermartabat.(*)