DPRK Lhokseumawe Bahas Tiga Raqan Penting, Perlindungan Pekerja hingga Optimalisasi Pendapatan Daerah Jadi Fokus
 |
Suasana rapat Panitia Legislasi DPRK Lhokseumawe dalam pembahasan tiga rancangan qanun di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe.(Foto : Ist) |
KabarOne.ID | Lhokseumawe – Sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe. Melalui Panitia Legislasi (Panleg), DPRK menjadwalkan pembahasan tiga Rancangan Qanun (Raqan) yang menyentuh sektor ketenagakerjaan, kelembagaan pemerintahan, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Ketiga regulasi tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda pembahasan pada Senin, 19 Oktober 2026, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe.
Agenda itu berdasarkan surat undangan Nomor 005/04/PL-DPRK tertanggal 12 Oktober 2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Legislasi DPRK Lhokseumawe, Julianti, S.Sos.
Tiga rancangan qanun yang akan dibahas masing-masing mengenai perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Lhokseumawe, serta perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota Lhokseumawe.
Ketua Panitia Legislasi DPRK Lhokseumawe, Julianti, S.Sos., menjelaskan bahwa ketiga rancangan regulasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembentukan maupun perubahan qanun harus didasarkan pada kajian yang matang agar aturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata di daerah.
Dari sektor ketenagakerjaan, pembaruan regulasi diharapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja maupun pihak pemberi kerja.
Sementara itu, penyesuaian regulasi mengenai organisasi perangkat kota diarahkan untuk mendukung penataan kelembagaan pemerintahan agar lebih efektif, proporsional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun perubahan qanun tentang pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan Kota Lhokseumawe. Regulasi tersebut perlu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepastian hukum, serta kebutuhan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Ketiga rancangan qanun ini memiliki peran strategis, mulai dari perlindungan tenaga kerja, peningkatan efektivitas birokrasi, hingga penguatan pendapatan daerah. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” ujar Julianti dari Fraksi Partai Aceh.
Ia menambahkan, kualitas sebuah produk hukum tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses pembahasan dan pengesahan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana regulasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Panleg DPRK Lhokseumawe berharap proses pembahasan dapat berjalan secara komprehensif dengan memperhatikan keselarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi daerah.
Julianti juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan perhatian terhadap proses legislasi tersebut. Partisipasi berbagai pihak dinilai penting agar qanun yang nantinya ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Pada akhirnya, masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah qanun. Kita ingin setiap regulasi yang dilahirkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe,” tutupnya.
Melalui pembahasan tiga rancangan qanun tersebut, DPRK Lhokseumawe diharapkan dapat memperkuat fungsi legislasi dalam menghadirkan landasan hukum yang lebih adaptif, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.(Adv)
