Bukan Sekadar Laporan Tahunan, DPRK Lhokseumawe Siapkan Evaluasi Kinerja Pemerintah Lewat LKPJ 2025
.jpeg) |
Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Zulya Zaini, S.H., memimpin Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe, Senin 8 Juni 2026. (Foto : Dok.DPRK Lhokseumawe) |
KabarOne.ID | Lhokseumawe – Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun Anggaran 2025 mulai memasuki tahap evaluasi legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan berjalan sesuai target serta kebutuhan masyarakat.
Penyampaian LKPJ tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe di Ruang Sidang Paripurna DPRK, Senin (8/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Zulya Zaini, S.H., dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRK, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, para asisten dan staf ahli Wali Kota, Plt. Sekretaris DPRK, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Agenda ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif pemerintah daerah, melainkan menjadi tahapan penting bagi DPRK untuk menelaah pelaksanaan program pemerintahan, capaian pembangunan, serta berbagai kebijakan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025.
Dalam sambutannya, Zulya Zaini menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPJ tersebut memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, termasuk pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan target kinerja serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Bagi DPRK Lhokseumawe, dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat sejauh mana program pemerintah telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Zulya Zaini menyampaikan bahwa setelah diterima, LKPJ akan dibahas oleh DPRK sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil pembahasan nantinya dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan.
 |
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, Senin (8/6/2026), di Ruang Sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe.(Foto : Dok. DPRK Lhokseumawe) |
Menurutnya, rekomendasi DPRK diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif agar pelaksanaan program pembangunan pada tahun berikutnya semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, pembahasan LKPJ tidak hanya berorientasi pada laporan capaian kegiatan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Ia menyebutkan, proses pembahasan oleh DPRK menjadi bahan evaluasi sekaligus bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan di Kota Lhokseumawe.
Pemerintah Kota Lhokseumawe, lanjutnya, mengapresiasi proses pembahasan LKPJ sebagai wujud hubungan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif.
“Pemerintah Kota Lhokseumawe mengapresiasi proses pembahasan LKPJ ini sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar A. Haris.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK terus terjaga, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris Daerah A. Haris, S.Sos., kepada pimpinan DPRK Lhokseumawe yang diwakili Wakil Ketua DPRK, Zulya Zaini, S.H.
Melalui tahapan ini, DPRK Lhokseumawe diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sekaligus memastikan berbagai catatan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan LKPJ menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sinergi legislatif dan eksekutif tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan Kota Lhokseumawe yang semakin maju dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Adv)
