Kegaduhan Memuncak ! DPRK Aceh Utara Desak Copot Kepala Sekretariat Baitul Mal

KabarOne.ID | Aceh Utara – Badai konflik internal kembali menghantam tubuh Baitul Mal Aceh Utara. Kali ini, desakan keras datang langsung dari Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H. Jirwani, SE yang akrab disapa Nekjir. 

Dalam pernyataan pedasnya pada Minggu (1/6/2025), Nekjir menyebutkan bahwa kekacauan di tubuh lembaga pengelola zakat itu sudah terlalu lama dibiarkan dan kini menjadi ancaman serius bagi jalannya program “Aceh Utara Bangkit.”

“Permintaan pencopotan Kepala Sekretariat Baitul Mal bukan hal baru. Sudah kami suarakan sejak masa Pj Bupati Azwardi. Tapi selalu saja alasan dan penundaan yang diberikan,” tegas Nekjir kepada awak media.

Menurutnya, masalah utamanya bukan sekadar status jabatan yang belum definitif, tetapi lebih pada rusaknya keharmonisan antara Kepala Sekretariat, para Komisioner, dan Badan Pengawas (Dewas). 

Bahkan, ia membongkar fakta mengejutkan: salah satu anggota Dewas dikabarkan enggan datang ke kantor selama Kepala Sekretariat saat ini masih bertugas.

“Ilong han ku tamong kanto menyo mantong nyan Kepala Sekretariat (Saya enggan masuk kantor kalau masih itu Kepala Sekretariat)", ungkap Nekjir menirukan pernyataan salah satu komisioner yang kecewa berat.

Ketegangan internal ini, lanjutnya, telah berimbas langsung pada penyaluran bantuan di lapangan yang kerap diwarnai kegaduhan dan miskomunikasi.

“Kalau ini terus dibiarkan, kita sedang membiarkan Baitul Mal tumbang dari dalam,” ujarnya lantang.

Tak hanya itu, Nekjir juga menyoroti ketidakefektifan sejumlah komisioner. Ia menyebut ada dua komisioner yang telah lulus sebagai tenaga P3K dan satu lainnya kini menjabat sebagai Geuchik, yang dinilai tak lagi fokus pada tugas pokok di Baitul Mal.

“Kalau tidak mau mengundurkan diri, Bupati harus tegas mengganti mereka dengan nama-nama cadangan yang sudah ada,” desaknya.

Dengan nada tinggi, Nekjir menutup pernyataannya dengan seruan keras agar Pj Bupati Aceh Utara segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap struktur Baitul Mal.

“Kalau tidak segera disikat tuntas, ini bukan lagi soal ego, tapi soal kehancuran lembaga!”

Kegaduhan ini diperkirakan akan terus bergulir panas jika pemerintah daerah kembali abai. Masyarakat pun kini menanti, apakah Bupati Aceh Utara akan berani bertindak atau justru membiarkan Baitul Mal terus terjebak dalam konflik yang melemahkan misi sosialnya.(*)