Silaturahmi Ketua DPRK dengan Kapolres Aceh Utara Bahas Permasalahan dan Solusi Untuk Rakyat.

KabarOne.ID | Aceh Utara – Suasana pagi di Mapolres Aceh Utara terasa berbeda, Senin (19/5), saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Arafat Ali, SE, MM, bersama jajaran pimpinan dewan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kapolres Aceh Utara, AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K. Pertemuan yang dikemas santai namun sarat makna tersebut menjadi panggung diskusi terbuka lintas institusi, membahas berbagai isu strategis dan aktual yang tengah berkembang di tengah masyarakat Aceh Utara.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Meeting Room Mapolres, Arafat Ali didampingi oleh Wakil Ketua I Jirwani Ibunu, SE, Wakil Ketua II Drs. As’adi, Wakil Ketua III Aidi Habibi, AR, Sekretaris Dewan H. Fakhruradhi, SH, MH, para Ketua Komisi DPRK, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan sekretariat DPRK Aceh Utara. Pertemuan tersebut bukan hanya ajang silaturahmi, melainkan menjadi wujud nyata kolaborasi antarlembaga demi kepentingan rakyat.

Kapolres AKBP Nanang mempersilakan Ketua DPRK untuk menyampaikan pandangan, saran, dan masukan langsung kepada jajaran kepolisian. Dalam sambutannya, Arafat Ali menyampaikan apresiasi atas kinerja Polres Aceh Utara yang dianggap responsif dan progresif dalam menangani persoalan-persoalan kriminalitas di daerah.

“Kami melihat keseriusan Polres Aceh Utara dalam menciptakan rasa aman. Premanisme yang dulunya meresahkan berhasil ditekan, dan berbagai kasus tindak pidana berhasil diungkap,” kata Arafat. “Kami mengapresiasi kepemimpinan AKBP Nanang dan seluruh jajarannya,” tambahnya dengan nada optimis.

Sebagai mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Arafat Ali memahami betapa pentingnya stabilitas keamanan bagi masyarakat pascakonflik. Ia menekankan bahwa dukungan legislatif terhadap aparat penegak hukum akan terus diberikan selama sejalan dengan kepentingan rakyat dan konstitusi.

Namun demikian, diskusi tidak hanya berisi pujian. Wakil Ketua III DPRK, Aidi Habibi, AR, menyoroti sejumlah sektor yang dinilainya masih perlu perhatian ekstra, terutama kawasan pesisir yang rentan menjadi titik masuk narkoba serta masih adanya praktik ilegal seperti penggunaan pukat harimau oleh sebagian nelayan.

“Kami berharap Polres terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah pantai. Jalur ini rawan disusupi narkoba dan praktik perikanan yang merusak ekosistem,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Ketua Komisi II Muhammad Romi bersama Ketua Komisi III Arasyah menyoroti isu ketimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi yang masih menjadi persoalan klasik. Mereka juga meminta dukungan pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan besar seperti PT PGE dan PT PIM agar lebih transparan dan berkeadilan.

“Banyak laporan dari masyarakat tentang kurang transparannya rekrutmen tenaga kerja. Kami berharap Kapolres bisa ikut mengawasi agar prosesnya bersih dan profesional,” kata Romi.

Sementara itu, Ketua Komisi I Tahjudin, S.Sos, serta Politisi Partai NasDem, Anzir, SE, mengangkat isu yang lebih struktural yakni konflik tapal batas antar desa dan kecamatan, sengketa lahan antara masyarakat dengan pemegang HGU, serta maraknya peredaran rokok ilegal dan kegiatan Galian C tanpa izin.

“Ini masalah yang berlarut-larut. Kita butuh sinergi antara kepolisian, DPRK, dan pemerintah daerah untuk menertibkan semua ini,” ujar Anzir dengan nada tegas.

Menanggapi semua masukan, Kapolres AKBP Nanang Indra Bakti dengan terbuka menyambut baik setiap kritik dan saran yang disampaikan. Didampingi Kasat Intelkam, AKP Imran, SE, Kapolres menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap permasalahan dengan pendekatan hukum yang profesional dan humanis.

“Kami mendengar dan akan mempelajari semuanya. Semua persoalan yang disampaikan hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kami bersama. Kita butuh kerja sama, bukan kerja sendiri,” ujar Nanang.

Ia juga mengajak seluruh elemen untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan iklim yang aman dan kondusif bagi pembangunan. Dengan mengusung semangat kolaborasi, ia menutup pertemuan dengan pernyataan yang mencerminkan visi bersama.

“Mari kita wujudkan ‘Aceh Utara Bangkit’ dengan sinergi nyata antara legislatif dan kepolisian, demi kenyamanan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Pertemuan hangat ini menjadi bukti bahwa politik dan hukum, ketika saling bersentuhan dalam ruang dialog, bisa menjadi pilar kuat dalam mendorong pembangunan daerah. Sambil menyeruput kopi pagi, mereka membangun harapan besar: bahwa Aceh Utara akan terus melangkah maju dengan semangat kebersamaan.(*)