Pon Yaya: Jangan Hanya Mengkritik, Mualem Sedang Berjuang Besar untuk Masa Depan Aceh
 |
Saiful Bahri atau sapaan akrab Pon Yaya, Ketua KPA Wilayah Samudera Pase.(Foto : Ist) |
KabarOne.ID | Aceh Utara - Ketua KPA Wilayah Samudera Pase, Saiful Bahri atau yang dikenal dengan sapaan Pon Yaya, mengajak masyarakat Aceh untuk melihat secara jernih berbagai upaya yang sedang dilakukan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, di tengah derasnya kritik dan serangan opini yang berkembang belakangan ini.
Menurut Pon Yaya, publik tidak boleh hanya terpaku pada isu-isu yang viral di media sosial, tetapi juga harus memahami perjuangan besar yang sedang dilakukan Mualem demi mempertahankan hak-hak Aceh dan keberlangsungan pembangunan daerah.
“Jangan hanya melihat dari sisi kritik semata. Mualem saat ini sedang memikul tanggung jawab besar untuk masa depan Aceh,” ujar Pon Yaya, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai, salah satu keberhasilan penting yang layak diapresiasi adalah perjuangan Pemerintah Aceh dalam memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pembangunan daerah pasca perdamaian Aceh.
Dana Otsus tersebut, kata dia, merupakan amanah dari Perjanjian Helsinki yang tidak lahir dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang rakyat Aceh.
“Perjuangan mempertahankan Dana Otsus bukan hal sederhana. Mualem mampu membawa suara Aceh hingga mendapat perhatian dan persetujuan pemerintah pusat untuk perpanjangan kembali sebesar 2 persen selama 20 tahun ke depan,” katanya.
Tak hanya itu, Pon Yaya juga menyoroti langkah cepat Mualem dalam menyikapi persoalan empat pulau Aceh yang sempat berpindah administrasi ke wilayah Sumatra Utara. Menurutnya, kehadiran langsung Mualem dalam persoalan tersebut menunjukkan komitmennya menjaga marwah dan wilayah Aceh.
“Beliau turun langsung memperjuangkan hak Aceh. Ini bukan sekadar kepentingan politik, tetapi menyangkut harga diri dan kepentingan masyarakat Aceh,” tegasnya.
Mengenai polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Pon Yaya meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang mengalami tekanan fiskal. Ia menegaskan, pemerintah bukan menghapus program JKA, melainkan melakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
“Yang dilakukan pemerintah adalah pembaruan data dan evaluasi agar layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Ia juga mengutip penjelasan Mualem terkait isu tersebut.
“‘Anggaran JKA bukan dipotong, tetapi sedang dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,’ sebagaimana disampaikan Mualem,” katanya.
Pon Yaya menambahkan, dengan kondisi fiskal Aceh yang berada di kisaran Rp11 triliun, pemerintah harus berhati-hati dalam mengatur kebijakan anggaran agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan masyarakat tetap terjaga.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan narasi yang dapat memperkeruh suasana politik Aceh dan mulai memberi dukungan terhadap langkah-langkah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai melupakan bahwa Mualem terus berjuang membawa kepentingan Aceh. Saat ini Aceh membutuhkan persatuan dan dukungan bersama,” tutup Pon Yaya.(*)
