Sukseskan Program 100 Hari Kerja, DKP Aceh Utara Sidak BBM Bersubsidi untuk Nelayan Seunuddon

KabarOne.ID |Aceh Utara – Dalam upaya memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pesisir Kecamatan Seunuddon, Rabu (26/2/2025). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas dalam rangka mengsukseskan 100 hari kerja Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE, MM, dan Wakil nya, Tarmizi, S.I Kom.

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DKP Aceh Utara, Syarifuddin, ST, yang didampingi oleh Panglima Laot Kabupaten Aceh Utara Hamdani, Panglima Laot Seunuddon M. Hasan, sejumlah geusyik (kepala desa) dari gampong pesisir Seunuddon, personel Polsek Seunuddon, serta pihak terkait lainnya. Pertemuan dengan para nelayan berlangsung di Balai Pertemuan Gampong Bantayan.

Dalam pertemuan tersebut, Syarifuddin menegaskan pentingnya distribusi BBM subsidi yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite bagi nelayan kecil yang memiliki armada.

"BBM ini harus benar-benar diterima oleh nelayan kecil yang memiliki armada, bukan disalahgunakan oleh pihak lain," ujar Syarifuddin.

Ia juga menyampaikan bahwa kemudahan akses BBM akan meningkatkan kelancaran aktivitas melaut nelayan, yang berimbas pada peningkatan hasil tangkapan, kesejahteraan keluarga nelayan, serta kestabilan harga ikan di pasar yang berdampak langsung terhadap inflasi daerah.

Untuk memastikan distribusi yang transparan, nelayan diwajibkan memiliki kartu KUSUKA sebagai syarat pengajuan rekomendasi pembelian BBM. Permohonan ini harus melalui Panglima Laot sebelum diverifikasi oleh DKP. Rekomendasi yang telah disetujui akan diberikan kepada nelayan untuk digunakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah ditetapkan.

Saat ini, DKP Aceh Utara mencatat sekitar 350 rekomendasi BBM dikeluarkan setiap bulan untuk nelayan di wilayah “Lhok Seunuddon”. Namun, masih ada nelayan yang belum mengajukan rekomendasi, sehingga DKP mengimbau mereka untuk segera mengurusnya melalui Ketua Kelompok atau Toke Bangku agar tidak terjadi kekurangan pasokan BBM.

Kebutuhan BBM nelayan di pesisir Seunuddon saat ini dilayani oleh SPBUN Bantayan – Singgahmata. Pengelola SPBUN, Geusyik Amri, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima kuota BBM sebanyak 176 ton per bulan dari Pertamina, yang disalurkan dalam 11 kali pasokan.

"Jika dihitung secara ideal, jumlah ini memang kurang mencukupi, mengingat setiap rekomendasi membutuhkan 20 liter per hari selama 20 hari. Namun, dalam praktiknya, pasokan masih bisa mencukupi karena ada nelayan yang tidak melaut setiap hari akibat faktor cuaca," jelas Amri.

Ke depan, Amri menegaskan bahwa SPBUN hanya akan melayani nelayan yang telah terdata di DKP Aceh Utara. Selain itu, harga BBM subsidi di SPBUN tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah, dan bagi nelayan yang menguasakan pengambilan BBM kepada Ketua Kelompok, biaya transportasi akan dimusyawarahkan bersama.

Selain Seunuddon, DKP Aceh Utara juga memastikan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan di beberapa kecamatan lainnya melalui jaringan SPBU dan SPBUN yang telah ditentukan:

• Kecamatan Muara Batu & Dewantara SPBU Meunasah Aron (PT Hasanul Sadri)
• Kecamatan Syamtalira Bayu dan Samudera SPBU Blang Peuria (PT Mutiara) dan  SPBU Teupin Punti (PT Fauris Salavindra)
• Kecamatan Lapang SPBU Singgahmata Sampoyniet (PT Habila Persada) dan SPBU Meunasah Ranto Lhoksukon (PT Barusa Petrolium)
• Kecamatan Seunuddon SPDN Bantayan (PT Energi Mutu Pratama)
• Kecamatan Muara Batu (SPDN Krueng Manè) Rekomendasi langsung oleh Kepala Pelabuhan Krueng Manè

Kepala DKP Aceh Utara, Syarifuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau distribusi BBM bersubsidi agar sesuai sasaran. Ia berharap nelayan semakin sadar akan pentingnya mekanisme yang tertib dan tidak ada penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Kami akan terus mengawal agar pasokan BBM cukup dan tepat sasaran. Dengan begitu, nelayan tidak mengalami kendala untuk melaut, hasil tangkapan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat pesisir ikut terdongkrak," pungkasnya.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan ekonomi sektor perikanan serta mempercepat realisasi program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara.(*)