Megawati: Kebayang Gak Orang tidak Punya Tanah Air seperti Palestina?
KabarOne.ID | Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato usai penyerahan rekomendasi kepada enam bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8/2024). Pada pidatonya, Megawati menyinggung soal nasib Palestina saat ini.
"Padahal ini tanah airmu, kebayang nggak orang nggak punya tanah air seperti Palestina sekarang. Sampai untuk punya namanya tanah air berani bertempur melawan kekuatan seperti itu, berapa banyak yang meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk tepuk tangan ini aja nggak mau," kata Megawati.
"Bener lho kalau saya galaknya datang sekarang juga, out lu bukan PDIP. Karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lho masa mau kamu lupakan. Ini orang-orang baru ini yang baru masuk awas ya gak tahu kalau aku tanya," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengapresiasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas putusan yang dihasilkan beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, MK melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ketentuan syarat partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Dalam putusan itu, MK menyatakan syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik diselaraskan dengan persentase dukungan calon perseorangan di setiap daerah.
MK juga memutus perkara nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait dengan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf e UU Pilkada. Dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menyatakan, syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah 30 tahun masih tetap berlaku, terhitung sejak penetapan calon kepala daerah.
"Alhamdullilah MK hakim-hakimnya masih punya nurani dan keberanian," ujar Megawati.
Dia mengaku tidak bisa membayangkan hukum dipermainkan. Padahal secara hierarki itu, putusan MK harus dipatuhi.
"Sehingga muncul pergerakan dari civil society minta bertemu dengan saya, saya ngomong kenapa begini ya, para akademisi, budayawan, seniman, dan para mahasiswa saya masih merasa bersyukur," kata Megawati.(miq/miq)
Sumber : CNBC Indonesia